Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Utara
DOI:
https://doi.org/10.58890/jkb.v17i1.406Keywords:
Keuangan daerah, Desentralisasi Fiskal, Kemandirian Keuangan, Efektivitas PAD, Efisiensi Keuangan, Keserasian BelanjaAbstract
Analisis kondisi keuangan pemerintah daerah mengacu pada proses evaluasi sistematis terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangannya. Analisis ini menjadi instrumen penting dalam menilai kesehatan fiskal daerah serta menjadi dasar pengambilan keputusan strategis untuk meningkatkan kinerja keuangan dan pelayanan publik di daerah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Utara periode 2019-2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode analisis rasio keuangan. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran Pemerintah Daerah Sumatera Utara periode 2019-2023. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dengan mengumpulkan data sekunder berupa laporan keuangan yang telah diaudit dari website resmi Pemerintah Daerah Sumatera Utara dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Analisis data dilakukan dengan menghitung dan menganalisis rasio-rasio keuangan yang meliputi: (1) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, (2) Rasio Kemandirian Keuangan, (3) Rasio Efektivitas PAD, (4) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan (5) Rasio Keserasian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Utara selama periode 2019-2023 menunjukkan tren yang fluktuatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal Pemerintah Daerah Sumatera Utara tergolong "Baik" pada tahun 2019-2021 dan meningkat menjadi "Sangat Baik" pada tahun 2022-2023 dengan nilai rasio mencapai 58% dan 57%. Tingkat kemandirian keuangan daerah menunjukkan tren positif dengan predikat "Tinggi" dan pola hubungan "Delegatif" pada sebagian besar periode penelitian, bahkan mencapai 138% pada tahun 2022. Dari segi efektivitas PAD, kinerja pemerintah daerah bervariasi dari "Sangat Efektif" pada 2020-2021 menjadi "Kurang Efektif" pada 2023. Namun, pengelolaan keuangan daerah tergolong "Tidak Efisien" selama lima tahun berturut-turut dengan rasio efisiensi antara 78%-108%. Komposisi belanja daerah menunjukkan proporsi belanja operasional yang dominan namun memiliki tren menurun dari 88% menjadi 58%, sementara proporsi belanja modal cenderung meningkat dari 12% menjadi 19% pada akhir periode penelitian.
Downloads
References
Deswira, A. (2022). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar. Akuntansi Dan Manajemen, 17(1), 72–88. https://akuntansi.pnp.ac.id/jam
Fahmi, I. (2018). Analisis Kinerja Keuangan: Panduan bagi Akademisi, Manajer, dan Investor dan Menganalisis Bisnis dari Aspek Keuangan. Alfabeta.
Halim, A. (2004). Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat.
Halim, A. (2012). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah (4 ed.). Salemba Empat.
Harto, P., Utami, I., & Wardhani, R. S. (2022). Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Bangka Barat. Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, 6(4), 3804–3814. https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1165
Maizunati, N. A. (2017). Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Dalam Klaster Kota di Jawa-Bali. Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan), 2(1), 140–161.
Nasution, D. A. D., & Junawan. (2019). Analisis Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara. Peningkatan Kemandirian Teknologi Dan Bisnis Untuk Pembangunan Wilayah Pesisir, 202–211.
Primawaty, A., & Ritonga, I. T. (2020). Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Se-Sumatera Tahun 2011–2015. ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal, 5(1). https://doi.org/10.22146/abis.v5i1.59293
Priyono, C., & Ritonga, I. T. (2020). Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah di Kalimantan Tahun 2011 S.D 2015. ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal, 6(1). https://doi.org/10.22146/abis.v6i1.59246
Ritonga, I. T. , C. Clark, & G, W. (2012). Developing a Measure of Local Government Financial Condition. Developing a Measure of Local Government Financial Condition., 9–12.
Siregar, D. R., Saragih, R. P., & Banjarnahor, R. E. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2019 . Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBMA), 3(2), 731–739.
Sofyan, S. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2015-2019. Universitas Islam Negeri Syarif.
Supriyono, R. A. (2018). Akuntansi Keperilakuan. Gadjah Mada 72 University Press.
Suryani, Basri, H., & Faisal. (2016). Analisis Kondisi Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Di Aceh Dan Di Sumatera Utara. Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE), 23(1), 63–71.
